RSS

Aspek Perpajakan SPPBE dan Agen LPG Pertamina

A. Definisi

1. SPPBE adalah Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji. SPBE terbagi menjadi :
a. SPPBE Swasta
PPBE Swasta Merupakan filling plant milik pihak ketiga (swasta), yang bertugas untuk mengangkut, mengisikan dan menyerahkan LPG baik dalam bentuk tabung ataupun curah kepada Agen yang ditunjuk oleh PERTAMINA. LPG diambil dari LPG FP PERTAMINA, Kilang, dan Lapangan Gas. Stok LPG di SPPBE merupakan milik PERTAMINA (sistem konsinyasi). Setiap bulan di SPPBE dilakukan stok opname. Besar losses yang diizinkan di setiap SPPBE adalah 0% dari truput bulanan (zero losses). SPPBE swasta yang telah Beroperasi sebelum program konversi sebanyak 49 unit dan akan dibangun di tahun 2009 – 2012 sebanyak 163 unit (sudah ada ijin).
b. SPPBE Coco
SPPBE COCO adalah SPPBE yang kepemilikan dan kepengurusannya dilakukan oleh PT. Pertamina. Sebelum program konversi, PT. Pertamina hanya mengandalkan SPPBE dari swasta saja. Pada tahun 2008 telah dibangun 17 unit SPPBE COCO. Selanjutnya hingga tahun 2010 nantinya akan dibangun sebanyak 90 unit SPPBE COCO.
2. SPPBE gasway adalah SPPBE yang memiliki kondisi lolos sertifikasi Pertamina Way LPG.

B. Proses Bisnis LPG

1. Bussines Flow.PNG

Pembahasan lebih lanjut mengenai Aspek Perpajakan SPPBE dan Agen LPG

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 8 Mei 2017 in Penggalian Potensi

 

Tag: ,

Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto SBI dan Jasa Giro

A. OBJEK DAN TARIF

Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final. Termasuk bunga yang harus dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Selain itu manfaat tabungan/deposito yang diterima atau diperoleh dari perusahaan asuransi termasuk dalam pengertian bunga yang dikenakan PPh Final ( SE-09/PJ.42/1997 )

Tarif Pajak Penghasilan atas bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia sebagai berikut :
a. Atas bunga dari Deposito dalam mata uang dolar Amerika Serikat yang dananya bersumber dari Devisa Hasil Ekspor dan ditempatkan di dalam negeri pada bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebagai berikut:
1. tarif 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto, untuk Deposito dengan jangka waktu 1 (satu) bulan;
2. tarif 7,5% (tujuh koma lima persen) dari jumlah bruto, untuk Deposito dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan;
3. tarif 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah bruto, untuk Deposito dengan jangka waktu 6 (enam) bulan; dan
4. tarif 0% (nol persen) dari jumlah bruto, untuk Deposito dengan jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan.
b. Atas bunga dari Deposito dalam mata uang rupiah yang dananya bersumber dari Devisa Hasil Ekspor dan ditempatkan di dalam negeri pada bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebagai berikut:
1. tarif 7,5% (tujuh koma lima persen) dari jumlah bruto, untuk Deposito dengan jangka waktu 1 (satu) bulan;
2. tarif 5% (lima persen) dari jumlah bruto, untuk Deposito dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan; dan
3. tarif 0% (nol persen) dari jumlah bruto, untuk Deposito dengan jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih dari 6 (enam) bulan.
c. Atas bunga dari tabungan dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia, serta bunga dari Deposito selain dari Deposito sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebagai berikut:
1. tarif 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto, terhadap Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan
2. tarif 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku, terhadap Wajib Pajak luar negeri.

Ketentuan mengenai pengenaan Pajak Penghasilan atas bunga dari Deposito sebagaimana pada huruf a dan huruf b tidak berlaku dalam hal Devisa Hasil Ekspor yang atas bunga Depositonya telah dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditempatkan kembali sebagai Deposito, termasuk melalui mekanisme perpanjangan Deposito. Terhadap Deposito yang ditempatkan kembali sebagai Deposito termasuk melalui mekanisme perpanjangan Deposito, atas bunga dari Deposito dimaksud dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif sebagaimana dimaksud pada huruf c.

Bunga Deposito yang dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. sumber dana Deposito merupakan dana Devisa Hasil Ekspor yang diperoleh setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2015 yang dibuktikan dengan dokumen berupa laporan penerimaan Devisa Hasil Ekspor melalui bank devisa sesuai ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerimaan Devisa Hasil Ekspor;
b. sumber dana Deposito berasal dari pemindahbukuan dana Devisa Hasil Ekspor yang ditempatkan pada rekening milik eksportir pada bank tempat diterimanya Devisa Hasil Ekspor dari luar negeri dan rekening milik eksportir dimaksud hanya digunakan untuk menampung dana Devisa Hasil Ekspor;
c. Deposito ditempatkan pada bank yang sama dengan bank tempat diterimanya Devisa Hasil Ekspor dari luar negeri; dan harus dilampiri surat pernyataan dari eksportir yang paling sedikit memuat:
1. identitas eksportir antara lain nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan nomor rekening penempatan dana Devisa Hasil Ekspor;
2. data dana Devisa Hasil Ekspor antara lain nilai ekspor, saat diperolehnya dana Devisa Hasil Ekspor, nomor dan tanggal Pemberitahuan Ekspor Barang, dan jenis valuta;
3. pernyataan bahwa sumber dana rekening sebagaimana dimaksud pada huruf b berasal dari Devisa Hasil Ekspor; dan
4. pernyataan bahwa sumber dana Deposito bukan berasal dari penempatan kembali Deposito termasuk melalui mekanisme perpanjangan Deposito.

Dalam hal Deposito yang dananya bersumber dari Devisa Hasil Ekspor sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dicairkan sebelum jangka waktu Deposito bersangkutan, atas bunga Deposito tersebut dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam huruf c. Selisih antara Pajak Penghasilan terutang antara Pajak Penghasilan yang telah dipotong pada bulan-bulan sebelum dicairkan Deposito menggunakan tarif dalam huruf a atau huruf b dengan tarif pada huruf c, dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan pada saat Deposito dicairkan.

Dalam hal sumber dana Deposito sebagian atau seluruhnya bukan berasal dari dana Devisa Hasil Ekspor, atas bunga Deposito bersangkutan seluruhnya dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif sebagaimana huruf c. Selisih antara Pajak Penghasilan terutang antara Pajak Penghasilan yang telah dipotong pada bulan-bulan sebelumnya menggunaan tarif sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b dengan tarif pada huruf c, dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan pada saat:
a. terutang atau dibayarkannya bunga Deposito bulan berikutnya; atau
b. Deposito dicairkan dalam hal seluruh bunga Deposito telah dipotong Pajak Penghasilan dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b.

Ketentuan lebih lanjut tentang PPh atas Deposito, Tabungan serta Diskonto SBI dan Jasa Giro

 
 

Tag: , , ,

PPh Pasal 23

A. Pemotong PPh Pasal 23

Badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang wajib membayarkan penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 23 kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.
Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong PPh Pasal 23.
Orang Pribadi yang dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong PPh Pasal 23 adalah :
1. Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas;
Yang dimaksud dengan konsultan adalah orang pribadi yang melakukan atau memberikan konsultasi sesuai dengan keahliannya seperti konsultan hukum, konsultan pajak, konsultan teknik dan konsultan di bidang lainnya.
2. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

Penjelasan lebih lanjut atas PPh Pasal 23

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 2 Mei 2017 in 3. PPh Pasal 23

 

Tag:

Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian

A. Objek Pajak

Atas penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun dipotong atau dipungut Pajak Penghasilan yang bersifat final. Hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui undian.

B. Tarif Pajak

Besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dipotong atau dipungut adalah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah bruto hadiah undian.

C. Pemotong Pajak

Penyelenggara undian wajib memotong atau memungut Pajak Penghasilan atas hadiah undian.

D. Lain-Lain

1. Hadiah atau penghargaan perlombaan adalah hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan;
2. Hadiah sehubungan dengan kegiatan adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan oleh penerima hadiah;
3. Penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan prestasi dalam kegiatan tertentu.
4. Atas hadiah atau penghargaan perlombaan, hadiah sehubungan kegiatan, dan penghargaan dikenakan Pajak penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. dalam hal penerima penghasilan adalah orang pribadi Wajib Pajak dalam negeri, dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar tarif Pasal 17 UU PPh;
b. dalam hal penerima penghasilan adalah Wajib Pajak luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap, dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto dengan memperhatikan ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku;
c. dalam hal penerima penghasilan adalah Wajib Pajak badan termasuk Bentuk Usaha Tetap, dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah penghasilan bruto.

E. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127), Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per – 11/PJ/2015 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Hadiah Dan Penghargaan.

 
 

Tag: ,

Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain

Objek PPh Pasal 22 :

  1.  Impor
  2.  Bendahara Pemerintah
  3.  Badan Usaha Tertentu
  4.  Komoditas Tambang
  5.  Ekspor Komoditas Tambang
  6. Badan Usaha Yang Bergerak Dalam Bidang Usaha Industri Semen, Industri Kertas, Industri Baja, Industri Otomotif, Dan Industri Farmasi
  7. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan Importir Umum Kendaraan Bermotor
  8. Produsen Atau Importir Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Dan Pelumas
  9. Badan Usaha Industri Atau Eksportir Yang Melakukan Pembelian Bahan-Bahan Berupa Hasil Kehutanan, Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Dan Perikanan
  10. Penjualan Emas Batangan

Penjelasan PPh Pasal 22 lebih lanjut dan Lampiran

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 2 Mei 2017 in 2. PPh Pasal 22

 

Tag:

Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah

A. Objek Pajak

Barang yang tergolong sangat mewah adalah:
1. pesawat terbang pribadi dan helikopter pribadi;
2. kapal pesiar, yacht, dan sejenisnya;
3. rumah beserta tanahnya, dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau luas bangunan lebih dari 400 m2 (empat ratus meter persegi);
4. apartemen, kondominium, dan sejenisnya, dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau luas bangunan lebih dari 150 m2 (seratus lima puluh meter persegi);
5. kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (suv), multi purpose vehicle (mpv), minibus, dan sejenisnya, dengan harga jual lebih dari Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atau dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc;
6. kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, dengan harga jual lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau dengan kapasitas silinder lebih dari 250cc.
Harga jual sebagaimana dimaksud diatas untuk:
 barang yang tergolong sangat mewah sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan angka 4, adalah harga dasar, yaitu harga tunai atau cash keras tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah;
 barang yang tergolong sangat mewah sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, angka 5, dan angka 6, adalah harga barang tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah.

B. Tarif Pajak
Besarnya Pajak Penghasilan adalah sebesar 5% (lima persen) dari harga jual tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM).

C. Dikecualikan Dari Pemungutan

1. tanpa Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan
Dikecualikan dari pemungutan adalah pembelian barang yang tergolong sangat mewah yang dilakukan oleh bukan subjek pajak.
2. Menggunakan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan
a. mengalami kerugian fiskal;
b. berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal;
c. Pajak Penghasilan yang telah dibayar lebih besar dari Pajak Penghasilan yang akan terutang;
d. merupakan Wajib Pajak orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pekerjaan sebagai pegawai dan telah dipotong Pajak Penghasilan oleh pemberi kerja; dan/atau
e. atas penghasilannya hanya dikenakan pajak bersifat final.

D. Pemungut Pajak
Pemungut pajak adalah Wajib Pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

E. Saat Terutang

Pemungut Pajak wajib memungut Pajak Penghasilan pada saat melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Saat penjualan untuk:
 barang yang tergolong sangat mewah sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan angka 4, adalah pada saat ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli antara pemungut pajak dengan pembeli, dan
 barang yang tergolong sangat mewah sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, angka 5, dan angka 6, adalah berdasarkan pembukuan pemungut pajak sesuai sistem akuntansi yang lazim dipakai di Indonesia secara taat azas.

F. Lain-Lain
Terhadap penjualan kendaraan bermotor yang telah dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah, tidak lagi dilakukan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas industri otomotif.

G. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2008 tentang Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.03/2015;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 24/PJ/2015;

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 2 Mei 2017 in 2. PPh Pasal 22

 

Tag:

Konfirmasi Status Wajib Pajak atas Layanan Publik Tertentu pada Instansi Pemerintah

Konfirmasi Status Wajib Pajak dilakukan oleh Instansi Pemerintah dalam rangka memberikan layanan publik tertentu. Terhadap Konfirmasi Status Wajib Pajak yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah, Direktur Jenderal Pajak dapat memberikan Keterangan Status Wajib Pajak. Keterangan Status Wajib Pajak memuat status valid atau tidak valid.

Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid diberikan dalam hal Wajib Pajak memenuhi ketentuan:

  1. nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
  2. telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam hal Wajib Pajak memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid, layanan publik tertentu pada Instansi Pemerintah dapat diberikan.

Format dalam blog ini sangat sulit dilakukan, maka Dapat dibaca di sini serta Formulir KSWP

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 30 April 2017 in Others

 

Tag: