RSS

Saluran Penyampaian dan Dokumen Kelengkapan SPT Tahunan

Artikel pada bagian ini terkait Dokumen Kelengkapan SPT Tahunan, hanya bersifat general untuk semua Wajib Pajak. Pada Tahun Pajak 2017, Direktorat Jenderal Pajak mewajibkan adanya dokumen baru sebagai kelengkapan SPT Tahunan, yaitu :

  1. Dokumen Penentuan antara Utang dan Modal, yang ulasannya dapat dibaca di sini;
  2. Dokumen Penentuan Harga Transfer, yang ulasannya dapat dibaca di sini.

Dokumen kelengkapan SPT Tahunan harus dipahami oleh Wajib Pajak karena SPT Tahunan yang tidak dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) Undang-Undang KUP, Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat permintaan kelengkapan SPT. Atas penyampaian kelengkapan SPT diberikan bukti penerimaan dan tanggal penyampaian kelengkapan SPT yang tercantum dalam bukti penerimaan kelengkapan atau tanggal pengiriman kelengkapan SPT yang tercantum dalam bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanggal penerimaan SPT. Apabila Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan dalam masa akhir penyampaian SPT dan ternyata tidak lengkap, dapat dimungkinkan Wajib Pajak menjadi terlambat dalam menyampaikan SPT dan dikenakan sanksi administrasi oleh Direktur Jenderal Pajak. Ulasan mengenai penerimaan SPT dan dokumen yang dikecualikan dalam penyampaian SPT dalam bentuk dokumen elektronik dapat dibaca di sini.

Saluran tertentu untuk penyampaian SPT Tahunan adalah sebagai berikut :

2. Channel Penyampaian SPT Saluran Tertentu

Saluran penyampaian SPT Tahunan melalui Pos dan langsung adalah sebagai berikut :

1. Channel Penyampaian SPT Langsung dan Pos

 

Dokumen kelengkapan SPT Tahunan dapat Anda baca di sini.

 

Tag:

Elektronik Surat Pemberitahuan (e-SPT)

A. Kewajiban Penyampaian e-SPT

SPT Tahunan Elektronik wajib disampaikan oleh Wajib Pajak yang:
1 diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik;
2 diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik;
3 diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPN dalam bentuk dokumen elektronik;
4 Wajib Pajak dimaksud pernah menyampaikan SPT Tahunan dalam bentuk dokumen elektronik;
5 terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar;
6 menggunakan jasa konsultan pajak dalam pemenuhan kewajiban pengisian SPT Tahunan PPh; dan/atau;
7 laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik.

SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik wajib digunakan oleh pemotong pajak, sepanjang pemotong pajak dimaksud memenuhi kriteria sebagai berikut:
1 melakukan pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 terhadap pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala dan/atau terhadap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, pejabat negara dan pensiunannya yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) orang dalam 1 (satu) Masa Pajak;
2 melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) dan/atau Pasal 26 selain pemotongan PPh sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak;
3 melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Final) dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak; dan/atau
4 melakukan penyetoran pajak dengan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak.

kewajiban penyampaian SPT dalam bentuk dokumen elektronik, kelengkapan SPT dan penelitian SPT dapat Anda ulas lebih lanjut di sini

 

Tag:

Dokumen Penentuan Harga Transfer

A. Kewajiban Dokumen Penentuan Harga Transfer

Wajib Pajak yang melakukan Transaksi Afiliasi dengan :

a. nilai peredaran bruto Tahun Pajak sebelumnya dalam satu Tahun Pajak lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
b. nilai Transaksi Afiliasi Tahun Pajak sebelumnya dalam satu Tahun Pajak:
1. lebih dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk transaksi barang berwujud; atau
2. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk masing-masing penyediaan jasa, pembayaran bunga, pemanfaatan barang tidak berwujud, atau Transaksi Afiliasi lainnya; atau
c. Pihak Afiliasi yang berada di negara atau yurisdiksi dengan tarif Pajak Penghasilan lebih rendah dari pada tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

wajib menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagai bagian dari kewajiban menyimpan dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dokumen Penentuan Harga Transfer yang harus dipersiapkan meliputi:
a. dokumen induk;
b. dokumen lokal.

Dokumen Penentuan Harga Transfer adalah dokumen yang diselenggarakan oleh Wajib Pajak sebagai dasar penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Penentuan Harga Transfer yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Transaksi Afiliasi adalah transaksi yang dilakukan Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan Wajib Pajak.

Hubungan istimewa dianggap ada apabila :
a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;
b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
c. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

ulasan lebih lengkap mengenai Dokumen Penentuan Harga Transfer, contoh soal, dan formulir dapat Anda ulas di sini

 

Aktivasi e-FIN

A. Aktivasi e-FIN

Electronic Filing Identification Number (EFIN) adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang melakukan Transaksi Elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Bagi Wajib Pajak orang pribadi, syarat dan ketentuan pengajuan permohonan aktivasi EFIN adalah sebagai berikut:
1 permohonan aktivasi EFIN dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri tidak diperkenankan untuk dikuasakan kepada pihak lain;
2 Wajib Pajak mengisi, manandatangani, dan menyampaikan Formulir Permohonan Aktivasi EFIN dengan mendatangi secara langsung Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat, Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) terdekat dan lokasi lain yang ditentukan oleh KPP atau KP2KP;
3 Wajib Pajak menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen berupa:
a identitas diri berupa:
1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam hal Wajib Pajak merupakan warga Negara   Indonesia; atau
2) Paspor dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dalam hal Wajib Pajak merupakan warga negara asing; dan
b kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT);
4 menyampaikan alamat email aktif yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.

Untuk persyaratan aktivasi Wajib Pajak Badan, Cabang, dan Bendahara serta ulasan lainnya dan tak lupa formulir yang diperlukan guna aktivasi eFIN dapat Anda simak di sini

 

Tag:

Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan

A. Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan Undang-undang ini.

Untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan ditetapkan besarnya perbandingan antara utang dan modal bagi Wajib Pajak badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia yang modalnya terbagi atas saham-saham.

Dikecualikan dari ketentuan perbandingan antara utang dan modal untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan adalah:
a. Wajib Pajak bank;
Wajib Pajak bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, dan Bank Indonesia.
b. Wajib Pajak lembaga pembiayaan;
Wajib Pajak lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan.
c. Wajib Pajak asuransi dan reasuransi;
Wajib Pajak asuransi dan reasuransi adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah yang menjalankan usaha asuransi dan/atau reasuransi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perasuransian.
d. Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya yang terikat kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan, dan dalam kontrak atau perjanjian dimaksud mengatur atau mencantumkan ketentuan mengenai batasan perbandingan antara utang dan modal; dan
e. Wajib Pajak yang atas seluruh penghasilannya dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan peraturan perundang-undangan tersendiri; dan
f. Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang infrastruktur.

Besarnya perbandingan antara utang dan modal ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4:1).

Dalam hal besarnya perbandingan antara utang dan modal Wajib Pajak melebihi paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4:1), biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak adalah sebesar biaya pinjaman sesuai dengan perbandingan utang dan modal sebesar empat dibanding satu (4:1).

Biaya pinjaman adalah biaya yang ditanggung Wajib Pajak sehubungan dengan peminjaman dana yang meliputi:
a. bunga pinjaman;
b. diskonto dan premium yang terkait dengan pinjaman;
c. biaya tambahan yang terjadi yang terkait dengan perolehan pinjaman (arrangement of borrowings);
d. beban keuangan dalam sewa pembiayaan;
e. biaya imbalan karena jaminan pengembalian utang; dan
f. selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut sebagai penyesuaian terhadap biaya bunga dan biaya sebagaimana dimaksud pada huruf b,huruf c, huruf d, dan huruf e.

Dalam hal Wajib Pajak mempunyai saldo ekuitas nol atau kurang dari nol, maka seluruh biaya pinjaman Wajib Pajak bersangkutan tidak dapat diperhitungkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak.

Biaya pinjaman yang tidak dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak meliputi:
a. biaya pinjaman atas utang yang digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak; dan
b. biaya pinjaman atas utang yang digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenai pajak bersifat final.

Dalam hal biaya pinjaman dikapitalisasi sebagai harga perolehan harta, penyusutan atas bagian harta yang merupakan kapitalisasi biaya pinjaman dimaksud tidak dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak.

Ketentuan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan dengan kriteria besarnya perbandingan antara utang dan modal ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4:1) mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2016.

Dalam hal Wajib Pajak mempunyai utang kepada pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa, maka besarnya biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak, selain harus memenuhi ketentuan perbandingan antara utang dan modal ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4:1) juga harus memenuhi tingkat biaya pinjaman sesuai Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.

Biaya pinjaman yang tidak memenuhi tingkat biaya pinjaman sesuai Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha, dianggap sebagai dividen bagi pihak yang menerima atau memperolehnya dan dikenakan pajak pada saat biaya pinjaman tersebut dibayarkan atau jatuh tempo pembayarannya.

Ulasan selanjutnya, Simulasi Pengisian dan Perhitungan Perbandingan Utang dan Modal beserta formulirnya dapat anda unduh di sini

 
 

Tag:

Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Tidak Menjalankan Kegiatan Usaha Dan/Atau Pekerjaan Bebas Dan Penghasilannya Dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

A. KEWAJIBAN MEMILIKI NPWP

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP) :
“Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.”

Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut UU PPh), persyaratan subjektif adalah :
“orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;”

Berdasarkan Pasal 4 UU PPh, persyaratan objektif adalah menerima penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Pada dasarnya setiap Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas, misal : bekerja sebagai staf di perusahaan swasta, apabila memenuhi syarat subjektif dan objektif berdasarkan UU KUP diwajibkan untuk mendaftarkan diri guna memperoleh NPWP.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) jo ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.03/2017, Wajib Pajak yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak wajib mendaftarkan diri pada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo ayat (3) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 20/PJ/2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 02/PJ/2018, Wajib Pajak yang wajib mendaftarkan diri meliputi Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, diketahui bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan memperoleh penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak tidak diwajibkan untuk mendaftarkan diri guna memperoleh NPWP.

Untuk ulasan selanjutnya dan formulir yang terkait ulasan dapat diunduh di sini

 

Tag: ,

PPh Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

A OBJEK PAJAK

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari:

pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan; atau
Penghasilan tersebut meliputi penghasilan yang diterima atau diperoleh pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati antara para pihak.
Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah semua hak atas tanah dan/atau bangunan antara lain dapat berupa:
a hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai peraturan dasar pokok-pokok agraria;
b hak milik atas satuan rumah susun dan kepemilikan bangunan gedung satuan rumah susun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai rumah susun.

– perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya,
Penghasilan dari perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya adalah penghasilan dari:
a pihak penjual yang namanya tercantum dalam perjanjian pengikatan jual beli pada saat pertama kali ditandatangani; atau
b pihak pembeli yang namanya tercantum dalam perjanjian pengikatan jual beli sebelum terjadinya perubahan atau adendum perjanjian pengikatan jual beli, atas terjadinya perubahan pihak pembeli dalam perjanjian pengikatan jual beli tersebut.
Perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan merupakan kesepakatan jual beli antara para pihak yang dapat berupa surat perjanjian pengikatan jual beli, surat pemesanan unit, kuitansi pembayaran uang muka, atau bentuk kesepakatan lainnya antara pihak yang menjual atau bermaksud menjual tanah dan/ atau bangunan dan pihak yang membeli atau bermaksud membeli tanah dan/ atau bangunan.

terutang Pajak Penghasilan yang bersifat final.

untuk tarif dan bahasan selanjutnya dapat anda lihat disini dan Anda dapat mengunduh Formulir dan Format Laporan.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 17 Januari 2018 in 4. PPh Pasal 4 ayat (2)

 

Tag: