RSS

JANGKA WAKTU PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK

Dasar Hukum

1. Pasal 2A UU KUP
Masa Pajak sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
2. Pasal 3 ayat (3) UU KUP
Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:
a. untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;
b. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau
c. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
3. Pasal 3 ayat (3a) UU KUP
Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa.
4. Pasal 9 ayat (1) UU KUP
Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.
5. Pasal 9 ayat (2) UU KUP
Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan.
6. Pasal 15A ayat (1) UU PPN
Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan.
7. Pasal 15A ayat (2) UU PPN
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 182/PMK.03/2007
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014
10.  Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014

berhubung penulis tidak dapat membuat tabel yang baik maka anda dapat mengunduh pada Tabel Pembayaran dan Pelaporan

 

Rangkuman Penghasilan Tidak Kena Pajak

Direktorat Jenderal Pajak mempertimbangkan perkembangan di bidang ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Menteri Keuangan juga telah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 6 April 2016 dan 11 April 2016 untuk melakukan penyesuaian terhadap PTKP. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 mengatur antara lain :
1. Besarnya penghasilan tidak kena pajak disesuaikan menjadi sebagai berikut:
a. Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
b. Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
c. Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
d. Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
2. Ketentuan mengenai penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak mulai berlaku pada Tahun Pajak 2016.

Rangkuman PTKP dari masa ke masa

 

Tag: , ,

Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi Diundur (Lagi)

Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi Diundur (Lagi)

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sesuai Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak, yang dalam hal ini adalah tanggal 31 Maret untuk setiap tahunnya. Namun karena pada tanggal tersebut bertepatan dengan batas akhir periode penyampaian Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak maka Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 87/PJ/2017 tentang Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda atas  Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 87/PJ/2017 mengatur antara lain sebagai berikut :

  1. Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2016 setelah batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, namun tidak melewati tanggal 21 April 2017, dikecualikan dari pengenaan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan.
  2. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi disampaikan tetapi tidak melebihi batas waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Direktur Jenderal Pajak ternyata tidak hanya sekali menerbitkan keputusan untuk memundurkan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi. Berikut ini daftar perbandingan keputusan Direktur Jenderal Pajak dari beberapa tahun terakhir dalam menentukan tanggal terakhir penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi :

Tabel Perbandingan Kep Dirjen Pajak

 

Tag:

Laporan Wajib Setelah Surat Keterangan Pengampunan Pajak

Laporan Wajib Setelah Surat Keterangan Pengampunan Pajak

A.  Subjek Pelaporan

1. Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan dan menyatakan akan mengalihkan Harta tambahan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan dan mengungkapkan Harta tambahan yang berada dan/atau ditempatkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kewajiban penyampaian laporan berlaku bagi seluruh Wajib Pajak yang telah diterbitkan Surat Keterangan.

B.  Jangka Waktu Pelaporan

1. Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan dan menyatakan akan mengalihkan Harta tambahan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menyampaikan laporan pengalihan dan realisasi investasi Harta tambahan secara berkala setiap tahun selama 3 (tiga) tahun sejak Harta tambahan yang dialihkan telah seluruhnya disetorkan atau dialihkan ke dalam Rekening Khusus;
2. Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan dan mengungkapkan Harta tambahan yang berada dan/atau ditempatkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menyampaikan laporan penempatan Harta tambahan secara berkala setiap tahun selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan Surat Keterangan.

C. Ketentuan Penyampaian Laporan

Penyampaian laporan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. ditandatangani oleh:
a. Wajib Pajak orang pribadi dan tidak dapat dikuasakan;
b. pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan, bagi Wajib Pajak badan;
c. penerima kuasa, dalam hal pemimpin tertinggi sebagaimana dimaksud pada huruf b berhalangan.
2. mencantumkan informasi Harta tambahan.
3. disampaikan oleh Wajib Pajak atau kuasa yang ditunjuk dengan melampirkan surat kuasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengampunan Pajak;
4. disampaikan dalam bentuk:
a. formulir kertas (hardcopy) dan salinan digital (softcopy), dalam hal disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar secara langsung; atau
b. dokumen elektronik, dalam hal disampaikan melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
5. Laporan disampaikan paling lambat:
a. pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2017, untuk penyampaian laporan tahun pertama; dan
b. pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2018 dan seterusnya, untuk penyampaian laporan tahun kedua dan seterusnya.
Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar menerbitkan tanda terima untuk setiap laporan yang disampaikan

D. Sanksi Tidak Melakukan Pelaporan

Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dapat menerbitkan surat peringatan dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan. Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat peringatan dikirim, Wajib Pajak harus menyampaikan laporan. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat peringatan terhadap Wajib Pajak dimaksud dapat dilakukan pemeriksaan.
Hal terkait pemeriksaan adalah sebagai berikut :
1. Tambahan harta bersih yang tercantum dalam Tax Amnesti diperlakukan sebagai penghasilan pada Tahun Pajak 2016 dan atas penghasilan dimaksud dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan dan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; dan
2. Uang Tebusan yang telah dibayar oleh Wajib Pajak diperhitungkan sebagai pengurang pajak sebagaimana dimaksud diatas.
3. Direktur Jenderal Pajak menetapkan Pajak Penghasilan (30%) ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atau 48% x PPh, dihitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan.
4. Perlakuan khusus dalam rangka pengampunan pajak tetap berlaku bagi Wajib Pajak tersebut

E. Prosedur Kerja Penerimaan Pelaporan di KPP

1. Petugas TPT menerima laporan Wajib Pajak dan meneliti kesesuaian antara formulir kertas (hardcopy) dengan salinan digital (softcopy);
2. Dalam hal berdasarkan penelitian
a. Format laporan yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan; atau
b. Terdapat ketidaksesuaian pengisian antara formulir kertas (hardcopy) dengan salinan digital (softcopy),
Laporan tersebut dikembalikan kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
3. Petugas TPT mencetak tanda terima laporan melalui Aplikasi Pengampunan Pajak dan menyerahkannya kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
4. Laporan Wajib Pajak yang telah diterbitkan tanda terima, diserahkan kepada Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) untuk ditatausahakan hingga siap untuk dikemas dan dikirim ke KPDDP Makassar.

F. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016.
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2017 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pengawasan Harta Tambahan Dalam Rangka Pengampunan Pajak.
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 09/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerimaan dan Penatausahaan Laporan Wajib Pajak dalam rangka Pengampunan Pajak.

G. Lain-lain

 Artikel Asli dan Formulir serta Petunjuk Pengisian

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 9 April 2017 in Pengampunan Pajak

 

Tag: